Transformasi digital melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM) dan e-Kinerja merupakan kebijakan yang sangat kontroversial di kalangan pendidik saat ini. Pemerintah menarasikannya sebagai alat untuk menciptakan transparansi dan efisiensi, namun di ruang guru, ia sering kali dirasakan sebagai “beban administratif baru” yang bersalin rupa dari kertas menjadi layar.

Berikut adalah analisis kritis mengenai dampak digitalisasi administrasi terhadap produktivitas guru:

---

1. Narasi Pemerintah: Memudahkan Pemantauan dan Standarisasi

Secara teoretis, PMM dan e-Kinerja dirancang untuk mengubah cara birokrasi menilai kinerja guru dari yang bersifat subjektif menjadi berbasis data (data-driven).

• Objektivitas Penilaian: Dengan sistem digital, capaian kinerja guru terekam secara real-time. Hal ini memudahkan kepala sekolah dan dinas pendidikan untuk memantau sekolah mana yang aktif melakukan pengembangan diri dan mana yang stagnan.

• Akses Materi Terpusat: PMM menyediakan modul ajar dan inspirasi praktik baik yang bisa diakses guru di mana saja. Ini adalah perpustakaan digital raksasa yang seharusnya mempermudah guru menyiapkan materi tanpa harus membuat dari nol.

• Integrasi Tunjangan: Sistem ini mengintegrasikan kinerja dengan pencairan tunjangan, sehingga diharapkan guru yang benar-benar berkinerja mendapatkan apresiasi yang tepat.

2. Realitas Lapangan: “Administrasi dalam Genggaman” yang Menyita Waktu

Kritik utama dari guru adalah bahwa digitalisasi ini sering kali tidak mengurangi beban, melainkan hanya memindahkannya ke dalam ponsel dan laptop, sering kali hingga luar jam kerja.

• Erosi Waktu Persiapan Mengajar: Alih-alih merancang eksperimen seru atau metode mengajar yang kreatif, guru sering kali menghabiskan waktu berjam-jam untuk menonton video pelatihan, mengerjakan kuis, dan mengunggah “Aksi Nyata” demi mengejar poin atau validasi sertifikat.

• Kelelahan Digital (Screen Fatigue): Guru harus terus-menerus memantau progres di platform. Fenomena “mengejar centang hijau” di PMM sering kali dianggap lebih penting daripada kualitas interaksi tulus dengan siswa di kelas.

• Kendala Infrastruktur: Di daerah dengan sinyal lemah atau bagi guru senior yang kurang literat secara digital, platform ini justru menjadi sumber stres baru yang mendemotivasi.

3. Dampak terhadap Kualitas Pengajaran

Ada risiko di mana guru bertransformasi menjadi “administrator digital” daripada seorang “pendidik”.

• Teaching for the Platform: Muncul kecenderungan guru melakukan kegiatan di kelas hanya untuk didokumentasikan (difoto/divideo) sebagai syarat unggahan dokumen di platform, bukan karena kebutuhan murni siswa.

• Formalitas Pengembangan Diri: Banyak guru mengejar sertifikat pelatihan di platform hanya untuk memenuhi syarat e-Kinerja, sehingga substansi ilmunya sering kali tidak terimplementasi secara nyata di ruang kelas.

---

Perbandingan: Administrasi Manual vs. Administrasi Digital

---

4. Solusi: Harmonisasi Sistem dan Manusia

Agar digitalisasi tidak merampas waktu produktif guru, diperlukan langkah sinkronisasi:

1. Penyederhanaan Fitur: Pemerintah perlu mengurangi beban “Aksi Nyata” yang terlalu birokratis dan beralih pada penilaian yang lebih otomatis berdasarkan aktivitas nyata di kelas.

2. Otomasi Data: e-Kinerja seharusnya bisa menarik data secara otomatis dari aktivitas mengajar sehari-hari tanpa harus memaksa guru menginput data yang sama berulang kali.

3. Waktu Khusus Administrasi: Sekolah perlu mengalokasikan waktu khusus dalam seminggu bagi guru untuk mengurus administrasi digital, sehingga tidak mengganggu jam tatap muka dengan siswa.

Kesimpulan

Digitalisasi administrasi adalah pisau bermata dua. Ia berhasil memudahkan pemantauan kualitas secara makro bagi pemerintah, namun secara mikro, ia berisiko merampas “jiwa” pengabdian guru jika waktu mereka habis hanya untuk melayani algoritma platform. Pendidikan yang baik tetap terjadi melalui tatap muka dan interaksi manusia, bukan sekadar melalui validasi dokumen di layar ponsel.

Menurut Anda, apakah platform seperti PMM ini sebaiknya bersifat opsional sebagai sumber belajar saja, atau memang harus tetap menjadi syarat wajib penilaian kinerja guru?